IPDN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan mencetak calon pemimpin dan aparatur pemerintahan yang disiplin, profesional, dan berintegritas tinggi. Menjadi Praja IPDN memiliki banyak keunggulan, seperti pendidikan gratis yang dibiayai negara, tunjangan bulanan, fasilitas lengkap, serta peluang besar untuk langsung diangkat menjadi ASN setelah lulus. Selain pembelajaran akademik, para Praja juga dibentuk melalui pelatihan fisik, mental, serta penguatan nilai kepemimpinan dan nasionalisme. Lulusan IPDN diharapkan menjadi penggerak birokrasi yang tangguh dan melayani masyarakat di berbagai instansi pemerintahan.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang memiliki misi mencetak kader pemerintahan yang profesional, disiplin, dan berintegritas tinggi. IPDN dikenal sebagai lembaga yang tidak hanya menekankan pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan fisik, mental, dan kepemimpinan bagi para tarunanya yang disebut Praja. Selama masa pendidikan, seluruh biaya ditanggung negara dan setiap Praja mendapat tunjangan bulanan, menjadikan IPDN sebagai pilihan utama bagi calon abdi negara.

Secara historis, IPDN bermula dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang didirikan pada tahun 1956 untuk mencetak tenaga pemerintahan daerah. Kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), hingga akhirnya disatukan dan diresmikan menjadi IPDN pada tahun 2004. Kampus utamanya terletak di Jatinangor, Jawa Barat, dan didukung oleh sejumlah kampus daerah di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Papua, dan lainnya.

IPDN menyelenggarakan tiga program studi utama jenjang Sarjana Terapan, yaitu:

Ketiga program ini dirancang untuk membekali para Praja dengan ilmu, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan dalam dunia pemerintahan. Lulusan IPDN diharapkan mampu menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang siap terjun langsung dalam birokrasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan menjadi agen perubahan dalam reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.